Istilah "perampasan aset" ramai dicari di Indonesia setelah DPR mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset pada Kamis, 19 November 2026. Yang membuat topik ini terus diperbincangkan hingga Minggu, 22 November 2026, adalah satu ketentuan yang tidak masuk ke dalam undang-undang tersebut: illicit enrichment.
Illicit enrichment adalah peningkatan kekayaan pejabat yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya atau tidak sebanding dengan penghasilan sahnya. Banyak pihak berharap ketentuan ini masuk ke dalam UU Perampasan Aset, tetapi DPR memutuskan sebaliknya.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan alasannya. Menurut dia, UU Perampasan Aset adalah undang-undang formil yang mengatur hukum acara, sedangkan illicit enrichment adalah norma hukum materiil. Mencampur keduanya dalam satu wadah berisiko mengaburkan asas legalitas dan bertentangan dengan perlindungan hak milik dalam UUD 1945.
Habiburokhman juga menyebut Amerika Serikat dan Inggris tidak menerapkan aturan illicit enrichment karena dinilai bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Keputusan itu diambil setelah Komisi III menggelar sedikitnya 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum.
Apa Saja yang Diatur UU Ini?
Meski tanpa illicit enrichment, undang-undang ini tetap membawa terobosan. Negara kini bisa merampas aset hasil kejahatan tanpa putusan pidana, misalnya ketika tersangka meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dihadirkan ke persidangan. Aset senilai minimal Rp1 miliar tetap bisa dikejar melalui jalur tersebut.
Cakupannya tidak hanya korupsi, tetapi juga narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang merugikan perekonomian masyarakat luas.
Habiburokhman menegaskan tidak ada pasal yang memberi perlakuan istimewa kepada penyelenggara negara. Menurut dia, LHKPN tetap bisa menjadi pintu masuk penyelidikan korupsi dan pencucian uang.
Kenapa Dikritik?
Kritik datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut undang-undang ini "UU Perampasan Aset Palsu". Menurut ICW, tanpa ketentuan illicit enrichment, harta pejabat yang tidak wajar tetap aman selama perkara pidananya tidak pernah dibuka.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut roh undang-undang ini hampa. Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni menanggapi pada Minggu, 22 November 2026, bahwa keputusan tersebut sudah mempertimbangkan aspek HAM, kajian akademis, dan karakter UU sebagai instrumen hukum formil.