⌂ Beranda › Tren › Kenapa Megawati Trending: Tolak Masuk Pemerintahan hingga Gugatan soal Soekarno
Tren

Kenapa Megawati Trending: Tolak Masuk Pemerintahan hingga Gugatan soal Soekarno

Kenapa Megawati Trending: Tolak Masuk Pemerintahan hingga Gugatan soal Soekarno
Megawati Soekarnoputri saat pidato politik penutupan Rakernas V PDIP. Foto: detikcom
A A Ukuran Teks16px

Nama Megawati menjadi salah satu pencarian terpopuler di Google Trends Indonesia pada Sabtu, 21 November 2026. Pemicunya adalah dua pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam orasi ilmiah di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN) pada Kamis, 19 November 2026: sikap PDIP yang menolak tawaran masuk pemerintahan, dan gugatannya soal perlakuan terhadap Soekarno di era Orde Baru.

Pernyataan pertama disampaikan dengan kalimat yang langsung dikutip banyak media. "Mau dikasih masuk ke pemerintahan saya bilang terima kasih. Saya di luar aja," kata Megawati. Orasi berjudul "Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia" itu disampaikan pada Sidang Terbuka Senat Wisuda Sarjana XIX dan Pascasarjana XII Tahun Akademik 2026/2027 STIPAN.

Megawati tidak merinci kapan tawaran itu disampaikan dan siapa yang mengajukannya. Sejumlah pemberitaan mengaitkan tawaran tersebut dengan Presiden Prabowo Subianto, tetapi Megawati sendiri tidak menyebut nama dalam orasinya. Sikap PDIP yang tetap di luar pemerintahan ditegaskan sebagai sikap yang sudah ditimbang lama, bukan pengumuman perubahan posisi resmi atau negosiasi baru.

Alasan sikap itu, menurut Megawati, bersumber dari keyakinannya pada Pancasila. "Keyakinan itu bersumber dari Pancasila makanya kalian harus benar hidup di sini dengan Pancasila," katanya kepada para wisudawan. Ia juga menyebut, secara subjektif sebagai anak proklamator, ia menggugat keadaan pemerintahan yang menurutnya perlu diperbaiki.

Gugatan soal Status Soekarno

Pernyataan kedua Megawati menyoroti status hukum ayahnya, Presiden pertama RI Soekarno, di era Orde Baru. Pernyataan itu ditayangkan Kompas TV pada Kamis, 19 November 2026. "Bayangkan, beliau itu Presiden Pertama, Proklamator. Tapi coba, diperlakukan seperti itu, mohon dengan segala hormat, oleh Pak Harto. Mengapa?" kata Megawati.

Ia menyoroti ketetapan MPRS yang mencabut kekuasaan Soekarno. "Bahwa TAP itu betul-betul membuat beliau itu sebagai warga negara Indonesia, itu seperti tidak punya status," ujarnya. Megawati mengaku beberapa kali mendatangi pihak terkait untuk meminta penjelasan status hukum ayahnya saat Orde Baru, tetapi tidak mendapat jawaban spesifik maupun dokumen tertulis resmi.

🔗 Berita Terkait
📰 Update Terbaru