Bukan keputusan yang diambil tiba-tiba. Plt Ketum FFI Vivin Cahyani menjelaskan panjang lebar mengapa PSSI akhirnya turun tangan dalam urusan futsal: kegaduhan internal yang sudah tidak bisa dibiarkan, ditambah keluhan yang datang dari berbagai arah.
Menurut Vivin, situasi di tubuh FFI memang sedang gaduh. "Kalau dari PSSI, kami melihat situasi ini memang gaduh. Ada begitu banyak surat permintaan KLB yang masuk kepada kami. Bukan hanya dikirimkan, tetapi diserahkan langsung oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Itu sudah cukup menunjukkan adanya kegaduhan yang harus dipelajari," katanya.
Pada Jumat (13/11), sebanyak 40 voters menyerahkan langsung surat permintaan KLB ke PSSI di kantor PSSI, GBK Arena, Jakarta. Mereka terdiri dari 25 perwakilan AFP, 9 klub Pro Futsal League (PFL), dan 6 klub Women Pro Futsal League. Tuntutan itu sudah melewati kuorum lebih dari dua pertiga anggota.
Keluhan Klub dan AFP
Keluhan yang disampaikan bukan hal sepele. Subsidi, penjadwalan kompetisi yang kacau, hingga pembinaan usia muda atau grassroots menjadi sorotan. "Begitu juga dengan klub profesional yang kompetisinya diselenggarakan oleh federasi futsal. Ada banyak kendala, mulai dari subsidi, penjadwalan, dan lain-lain," ujar Vivin.
Vivin menegaskan, intervensi administratif PSSI adalah tanggung jawab pembinaan, bukan intervensi berlebihan. Tujuannya agar prestasi Timnas Futsal Indonesia dan ekosistem kompetisi tidak terganggu. Ia juga memuji fondasi yang dibangun di era Hary Tanoesoedibjo dan Michael Sianipar.
"Futsal itu anaknya PSSI, sama seperti sepak bola putra, sepak bola putri, sepak bola pantai, dan esports. Semuanya harus mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Kami ingin memberikan dukungan dan tata kelola sebaik-baiknya," katanya.
"Namun, ketika muncul kegaduhan dan permintaan KLB dari voters yang jumlahnya sudah lebih dari dua pertiga, PSSI tidak bisa mengabaikannya. PSSI harus mendengarkan para anggotanya dan mengetahui apa yang menjadi persoalan mereka," tutup Vivin.
